SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG   PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG BERKOMITMEN MEMBANGUN PERADABAN ISLAM MELAYU NUSANTARA  

Dikirim oleh : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag. | 05/04/2017 WIB

KONSEP HUKUM ISLAM

Oleh: Duski Ibrahim

 

  1. Hukum Islam: Problem Istilah

Secara etimologis, hukum berarti : “Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Secara terminologis, para ulama ushul mendefenisikannya dengan: ”Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Mukallaf, baik sebagai tuntutan, kebolehan memilih atau suatu pengantar adanya hukum lain.” (Hakim, t.t.2:6). Sedangkan ulama fiqh mendefenisikannya dengan : “Suatu sifat yang merupakan pengaruh dari khithab tersebut (Bik, 1988:18). Dengan demikian, bagi ulama ushul, yang dinamakan hukum adalah khithab asy Syari’ (ayat-ayat atau hadits-hadits) yang menuntut mukallaf  untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu, menyuruh memilih untuk melakukan atau meninggalkan atau khitab  yang menjadikan sesuatu sebagai syarat atau penghalang sesuatu.

Untuk dapat dipahami lebih mudah, diberikan ilustrasi sebagai berikut: Umpamanya, firman Allah dan Hadits nabi yang mengandung perintah shalat (Aqimu ash-shalah), larangan berzina (la taqrabu zina), atau mengandung larangan menerima warisan bagi pembunuh (la yarits al-qatil), semua ini adalah hukum menurut ulama ushul. Sedangkan menurut ulama fiqh yang disebut hukum adalah sifat yang menjadi efek dari khithab  tersebut, umpamanya kewajiban shalat, keharaman berzina, dan  keharaman menerima warisan bagi pembunuh dan lain-lain (Bik, 1988:18).

Selanjutnya, istilah  hukum Islam, selain dipersepsikan sebagai terjemahan dari kata syari’ah, terkadang dianggap terjemahan dari kata al-fiqh.  Dalam literatur yang berbahasa Inggris karya penulis-penulis Barat, istilah hukum Islam disebut dengan Islamic jurisprudence, Islamic law, bahkan sering disebut Muhammadan law atau Muhammadan jurisprudence. Dua sebutan terakhir ini, secara implisit, tampaknya menyiratkan keyakinan mereka bahwa hukum Islam itu adalah ciptaan Nabi Muhammad, suatu pandangan yang secara teologis-historis tidak dapat diterima.

Dikalangan umat Islam sendiri, istilah hukum Islam adalah ‘baru’ dan merupakan terjemahan dari kata Islamic law atau Islamic jurisprudence, karena di dalam kitab-kitab fiqh dan ushul al-fiqh klasik istilah tersebut tidak ditemukan. Sebutan yang lazim digunakan adalah asy-syari’ah al-islamiyah, atau syari’ah saja, al-fiqh, fiqh Al-Qur’an, ahkam al-Qur’an atau al-hukm saja. Satu-satunya penulis karya ushul al-fiqh klasik yang pernah menyebut Ahkam al-Islam adalah asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh, yang dikomentari oleh Hasanain Ma’luf (asy-Syatibi, 1977. 4: 113).

Sebutan hukum Islam atau al-hukm al-islami atau al-fiqh al-islami,  disamping sebutan-sebutan klasik, banyak ditemukan baru dalam kitab-kitab fiqh dan ushul al-fiqh modern. Hal ini diperkirakan mulai lazim digunakan setelah terjadi kontak antara umat Islam dengan dunia Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka masuk dalam pranata masyarakat Islam.

Pada periode awal Islam, yakni pada masa Nabi dan sahabatnya, kedua kata (asy-syar’ah  dan al-fiqh)  ini mengandung makna yang relatif sulit untuk dibedakan. Pada masa itu, asy-syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, baik tentang akidah, akhlak maupun hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia. Pengertian ini tercermin dalam firman Allah surat al-jatsiyah ayat 18: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu  syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutillah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yusuf Musa (1961:105) mengatakan: syari’ah adalah segala yang telah disyari’atkan Allah untuk para hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya yang dinamakan far’iyah dan ‘amaliyah, sehingga disusunlah ilmu fiqh atau cara berakidah, yang disebut pokok akidah dan disusunlah ilmu kalam, dan syari’ah ini juga disebut agama (ad-din)  dan millah. Lebih rinci Syaltut (1966:12) mengemukakan bahwa : syari’ah adalah segala peraturan yang telah disyari’atkan Allah, atau Dia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia,  dengan alam-lingkungan, dan berkomunikasi dengan kehidupan.

Kata al-fiqh dan derivasinya juga mempunyai pengertian yang mencakup semua aspek ajaran agama, baik akidah, akhlak maupun bidang hukum yang mengatur perbuatan manusia. Dalam pengertian inilah ungkapan  liyatafaqqahu fi ad-din (untuk memperdalam (ber-tafaqquh) pengetahuan mereka tentang agama dalam surat at-Taubah  ayat 122 dapat  dipahami. Anjuran ber-tafaqquh di sini tentu saja bukan hanya masalah hukum ‘amaliyah saja, tetapi juga mencakup akidah dan akhlak yang merupakan cakupan agama. Ash-Shiddieqy (1980:129) mengemukakan bahwa kata fiqih itu telah digunakan untuk nama “ilmu Agama”. Karena mengingat kemuliannya, maka dia dipakai untuk segala masalah yang berpautan dengan ‘aqidah yang dinamakan ushulludin dan dipakai pula untuk segala hukum fiqih yang disebut furu’uddin. Dengan pengertian ini ilmu fiqh menggambarkan watak yang sebenarnya bagi pemikiran Islam.

Pada periode berikutnya, yaitu abad kedua dan ketiga hijriyah, umat Islam mengalami perkembangan dan kemajuan di bidang pemikiran Islam. Akibat logisnya, munculah disiplin ilmu-ilmu agama Islam yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pembedaan makna syari’ah dan fiqih. Di antaranya adalah disiplin ilmu ushuluddin (ilmu kalam) dan ilmu akhlak. Dengan munculnya disiplin-disiplin ilmu ini, maka makna kata syari’ah dan fiqih semakin menyempit, hanya menyangkut ajaran tentang hukum-hukum ‘amaliyah manusia (af’al mukallafin).

Para pemikir hukum Islam modern telah memberikan perhatian serius tentang hukum Islam dalam upaya mempertahankan adabtabilitasnya. Hal ini dimaklumi, karena disatu sisi hukum Islam itu bersumber dari wahyu yang sifatnya universal (kulliyah) dan filosofis, baik yang ditilawatkan (al-Qur’an) maupun yang tidak ditilawatkan (Sunnah), dan disisi lain hukum-hukum Tuhan tersebut perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang untuk mewujudkannya memerlukan penalaran akal manusia.

Dalam anlisis ini mereka, pembedaan pengertian syari’ah dan fiqih  adalah penting. Bagi mereka, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu : Hukum Islam dalam arti asy-Syari’ah  dan hukum Islam dalam arti al-fiqh. Pemisahan atau pembagian semacam ini memang dapat dimaklumi, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Fiqih pada hakikatnya adalah jabaran unsur praktis dari syari’ah dan merupakan capaian para ahli hukum Islam dalam memahami nash-nash melalui kemampuan intelektualnya (malakah al-idrak).  Namun, pembagian semacam ini tampaknya hanya melihat dari segi materinya, tidak melibatkan unsur metodologis.

Secara etimologis, syariah berarti  jalan menuju air atau jalaan yang harus diikuti atau tempat lalu air disungai. Hubungan makna lughawi dengan syari’at Islam, menurut Syarifuddin (1997:23), adalah bahwa Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan Syari’ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani. Secara teknis, Fyzee (1965:22-31) menyebutkan syariah sebagai canon law  of Islam, yaitu keseluruh perintah Allah. Jadi perintah-perintah atau nash-nash adalah hukum. Sedangkan fiqih atau ilmu hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dalm Al-Quran dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yaang telah disepakati oleh para ahli hukum agama. Sejalan dengan Fayzee, Satria Efendi (1990:312) mengemukakan bahwa syari’ah adalah an-nushsuh al-muqaddasah( nash-nash yang suci)  dalam Al-Quran dan as-Sunah dan al-mutawatir (hadist-hadist  mutawatir). Dengan kata lain, syariah adalah nash-nash al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan fiqih adalah hasil pemahaaan manusia terhadap nash-nash tersebut, yang dilakukan dengan berbagai metode dan tentunya dipengaruhi nash tersebut, yang dilakukan dengan berbagai metode dan tentunya dipengaruhi berbagai faktor.

Implementasi pemikiran di atas, dapat dilihat dalam defenisi fqih yang dikemukakan oleh umpamanya Khallaf (1990:11) yang berbunyi, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang diusahakan (al-muktasab) dari dalil-dalilnya yang rinci. Adanya kata al-muktasab dalam definisi ini jelas menunjukan unsur manusiawi (penalaran) dalam proses memproduk hukum-hukum figh. Abdul Karim Zaidan (1976:11) mengatakan yang dikatakan syari’at dalam istilah hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah an-nabawiyah yang mengandung ketentuan hukum yang jelas. Dengan demikian, tidak termasuk ke dalamnya berbagai pendapat atau hasil ijtihad para ahli hukum yang berasal dari pemahaman mereka terhadap teks-teks tersebut. Pendapat atau hasil ijtihad ini masuk dalam kategori atau sebutan fiqh, yang sifatnya dinamis. Hal ini sejalan dengan pandangan Abu Zaid (1970:8) bahwa syariat dalam istilah hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari teks-teks al-Qur’an dan as-Sunnah an-nabawiyah yang mengandung ketentuan hukum yang jelas. Bagi Abu Zaid (1970:8), syari’at adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi-Nya yang tidak dapat dirubah atau diganti. Sedangkan fiqh ialah penafsiran ulama dan ahli hukum terhadap syari’at.

Sekaitan dengan hal di atas, Yusuf Musa (1961:9) mengemukakan bahwa: Sudah menjadi umum di kalangan Civitas Akademika Fakultas Hukum dalam berbagai Universitas di negara-negara Arab, mengartikan syari’at Islam dengan fiqh Islam, bahkan ada yang menyamakan. Padahal syari’ah lebih luas pengertiannya dari fiqh. Dan istilah syariah ini lebih dahulu populer dalam bahasa arab jauh sebelum adanya istilah fiqh. Syari’ah adalah sebutan untuk semua ajaran Islam, baik mengenai akidah maupun ibadah, mu’amalah dan akhlak. Jadi fiqh adalah bagian kecil dari syari’ah.

  1. Syari’ah Sebagai Metode

Hemat penulis, rumusan-rumusan tentang konsep fiqih dan syari’ah di atas pada prinsipnya telah cukup memadai dan merupakan sumbangan besar dalam mencairkan “bongkahan es” kebingungan dalam memahami dan membedakan makna syari’at dan fiqh yang diidentifikasi sebagai hukum Islam. Namun, berdasarkan sejarah pemikiran hukum Islam, analisis seperti di atas tampaknya belum menampilkan unsur makna kesejarahan yang utuh, di samping mengabaikan unsur metodologis yang sangat signifikan sebagai alat analisinya.

Olegh karena itu, perlu dipertimbangkan tentang syariah sebagai metode. Kata syari’ah  dalam terminologi al-Quran dan kamus-kamus bahasa Arab berarti jalan, metode atau cara. Pengertian inilah yang dipegangi oleh generasi Muslim pertama. Kemudian kata ini diperluas maknanya menjadi aturan-aturan hukum Islam dalam al-Qur’an. Berikutnya, kata syari’ah tersebut diperluas maknanya sehingga meliputi aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah. Akhirnya diakui sebagai aturan-aturan hukum dalam konteks sejarah perkembangan islam, termasuk interpretasi dan pendapat-pendapat para ulama mujtahid. Inilah image  yang berkembang dalam masyarakat ketika mendengar istilah syari’ah (t) atau hukum Islam. Pengertian yang telah berkembang semacam itu, untuk masyarakat kontemporer sekarang ini tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi, dan seharusnya dikembalikan kepada makna orisinilnya, yaitu syari’ah sebagai metode atau cara seperti yang telah pernah diusulkan oleh Muhammad Sa’id al- Asymawi dalam perkembangan terakhir pemikiran hukumnya. Dalam salah satu tulisannya Ashmawi mengatakan bahwa syari’ah berarti jalan kehidupan yang benar menuju Tuhan atau jalan yang diperintahkan oleh Tuhan agar diikuti oleh orang mukmin. Dalam karya lainnya, dengan tegas dia mengatakan bahwa syari’at adalah jalan, metode, cara dan semisalnya (path, method, way and the like) (‘Ashmawi, 1993: 123).

Dengan pengertian ini, maka apa yang disebut hukum Islam atau al-fiqh merupakan bagian kecil dari hasil yang ditemukan dengan mengggunakan syari’ah sebagai metode tersebut, yaitu hasil dari syari’ah yang diimplementasikan oleh ilmu ushul fiqh sebagai metodologi hukum Islam. Artinya, ilmu ushul fiqh hanyalah sebagian kecil dari syari’ah sebagai metode. Jadi, ada metodologi pokok-pokok agama (ushul ad-din), metodologi pendidikan (ushul at-tarbiyah), metodologi dakwah (ushul ad-Dakwah), metodologi tafsir (ushul at-tafsir), metodologi hadits (ushul al-hadits), dan lain-lain yang kesemuanya adalah terkandung dalam pengertian syari’ah sebagai metode. Sebab, sebagai metode, syariah mengandung makna komprehensif dan mencakup berbagai bidang keagamaan, yakni metode apa saja dan dalam bidang keagamaan apapun merupakan syari’ah. (Wa Allah A’lam bi ash-Shawab).

  1. Hukum Islam : Taklifi dan Wadh’i

Berdasarkan definisi hukum Islam di atas, dengan memperhatikan eksistensinya, para ahli telah membagi hukum itu kepada dua bagian, yaitu:

  1. Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu perbuatan . Dari pengertian ini dan dengan pertimbangan kekuatan dalil, jumhur ulama merincinya kepada bebrapa bentuk hukum taklifi (pola-pola hukum fiqh). Pertama, tuntutan yang bersifat pasti dari syar’i untuk dilakukan dan tak boleh ditinggalkan oleh mukallaf (wujub). Kedua,  tuntutan untuk melaksanakan perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak bersifat pasti (mandhub). Ketiga, Khithab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat dan tidak berbuat (mubah). Keempat, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tapi tuntutan itu tidak bersipat pasti (makhruh). Kelima, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan cara yang sifatnya pasti (haram) (Abu Zahrah, 1958:28)

Aliran hukum Hanafiyah mengemukakan variasi lain dalam masalah hukum taklifi. Bagi mereka, berbeda dari jumhur ulama, harus dibedakan antara fardhu dan wajib. Fardhu apabila tuntutan itu didasarkan dalil qath’i (pasti), sedangkan wajib apabila tuntutan itu didasarkan kepada dalil zanni (relatif). Atas pertimbangan qath’i dan zanni juga menetapkan adanya hukum makruh tahrim bagi suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang zanni, dan menetapkan makruh tanzih apabila tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara yang tidak pasti (Syarifuddin, 1997:285-286).

  1. Hukum Wadhi’

Hukum wadh’i adalah sesuatu yang dijadikan “pengantar” berupa sabab, syarat dan mani’ (penghalang) bagi sesuatu yang lain. Berdasarkan defenisi ini maka para ulama ushul al-fiqh telah memberikan rincian hukum wadh’i  sebagai berikut: Pertama, sabab yaitu suatu sifat yang nyata dan dapat diukur menurut penjelasan nash. Keberadaan sabab menjadi tanda atau “pengantar” adanya hukum syara’. Kedua,  syarat yaitu sesuatu yang berada diluar hukum syara’ , tetapi keberadaan hukum syara’ tergantung kepadanya. Ketiga,  mani’ yaitu suatu sifat nyata yang keberadaannya menghalangi adanya hukum. Keempat,  shahih yaitu hukum yang telah memenuhi ketentuan syara’, yakni terpenuhi unsur sabab, syarat dan tidak ada mani’. Kelima, bathil yaitu hukum yang tidak memenuhi aturan syara’, yakni tidak terdapat unsur sabab, syarat atau ada mani’. Keenam, ‘azimah yaitu hukum-hukum yang berlaku untuk seluruh mukallaf sejak semula. Ketujuh, rukhsah yaitu hukum-hukum yang berubah dari hukum semula, karena ad  alasan-alasan tertentu.

Perlu dikemukakan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama tentang posisi ‘azimah dan rukhsah, antara hukum wadh’i atau hukum taklifi. Sebagian ulama, seprrti Abdul Wahhab Khallaf, menganggapnya sebagai hukum wadh’i, karena ‘azimah dan rukhshah adalah aturan Syari’ dalam kondisi biasa dan kondisi ‘tidak biasa’, sehingga para mukallaf tidak mendapat keringanan dan mendapat kernganan (Khallaf, 1947:121). Mayoritas ulama menjadikan ‘azimah dan rukhsah ini bagian dari hukum taklifi, bukan hukum wadh’i. Alasannya karena ‘azimah adalah suatu nama bagi hukum yang dituntut oleh Syari’ atau dibolehkan-Nya secara umum, sedangkan rukhsah adalah suatu nama bagi hukum yang dibolehkan oleh Syari’ karena kondisi dharurat atau hajat. Seperti diketahui, bahwa tuntutan (thalab) dan kebolehan (ibahah) termasuk dalam kategori hukum taklifi, bukan hukum wadhi’ (Sya’ban, 1965:232; Abu Zahrah, 1958:50). Penulis sendiri, seperti terlihat dalam tulisan ini, cenderung kepada pemikiran pertama, sebab persoalan hukum ‘azimah dan rukhsah ini muncul karena adanya sebab-akibat. Kalau dari segi nama, maka keduanya dapat dikategorikan kepada pola ibahah atau ijab, tidak perlu  adanya konsep ‘azimah dan rukhsah.

  1. Hukum Islam : Ibadah dan Mu’amalah

Berdasarkan  materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu: Hukum ibadah dan hukum mu’amalah. Kasifikasi semacam ini difahami dari firman Allah : (Q.S. Ali ‘Imran :112), yang artinya : Kehinaan menimpa mereka di mana saja mereka berada, kecuali apabila mereka memegang tali (agama)  Allah dan tali sesama manusia, yakni dengan memelihara pergaulan yang baik manusia. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghindari kehinaan, maka manusia harus berpegang dengan habl min Allah  yang dimplementasikan dalam bentuk ibadat, yang asas dan sifatnya ta’abbudi , yakni menuruti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kemudian berpegang dengan habl min an-nas yang dimplementasikan dalam bentuk pergaulan baik dalam masyarakat, yang asas dan sifatnya al-iltifat ila al-ma’ani wa al-maqashid , yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan. Dua macam ibadah ini rinciannya adalah sebagai berikut:

  1. Hukum-hukum ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan lain-lain, yang merupakan hubungan vertikal hamba kepada Tuhan. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisir kesadaran  mendalam hamba akan tujuan utama kejadiannya, yaitu untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh karena itu hukum ibadah ini merupakan pekerjaan  utama dan pokok, dimana hukum-hukum yang lain dapat ditarik dari hukum ini. Dengan ungkapan lain, hukum ibadah seperti yang telah dicontohkan di atas secara ringkas tergambar dalam “Rukun Islam”. Kewajiban pribadi hamba pada dasarnya merupakan sebutan yang mengandung makna bahwa ibadah-ibadah tersebut secara umum tidak dapat diwakilkan atau diwakili oleh orang lain. Tuhan mengatakan :”Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada-Ku.”(Q.S. Az-Zariyat :56). Dimensi sosial yang ditarik dari hukum ibadah tersebut pada gilirannya dikembangkan menjadi aturan-aturan hukum yang sangat luas dan mengarah kepada hubungan sesama manusia. Inilah yang disebut hukum mu’amalah.
  2. Hukum-hukum mu’amalah atau hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas (ahkam al-mu’amalah), yaitu seperti transaksi-transaksi, tindakan-tindakan sanksi-sanksi hukum, kejahatan dan sebagainya, selain dari masalah ibadah mahdhah.

Dewasa ini, seiring dengan interaksi hukum dan kebutuhan real  masyarakat, hukum-hukum mu’amalah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam:

  1. Hukum perseorangan (al-ahwal asy-Syakhshiyah). Semula diartikan sebagai aturan-aturan mengenai hubung suami istri dan kerabat-kerabat. Dewasa ini, berdasarkan bahasan-bahasan dalam kitab hukum islam, hukum keluarga telah meliputi masalah-masalah:perkawinan, warisan, wasiat dan wakaf.
  2. Hukum perdata (al-ahkam al-madaniyah), yaitu aturan-aturan hukum berkaitan dengan kebendaan, umpamanya seperti jual-beli (al-bai), sewa-menyewa (al-hijrah), gadai menggadai (ar-rahn), utang–piutang (ad-dain), jaminan utang (al-kafalah), perserian (asy-Syarikah), pengampuan (al-hajr), pinjam-meminjam (al-‘ariyah), titipan (al-wadi’ah), penggarapan tanah (al-muzara’ah wa al-mukharabarah), perburuhan (al-ijarah ‘ala al-‘amal), hak beli utama (syuf’ah), barang temuan (al-liqathah), imbalan menemukan barang hilang (al-ju’alah), pembagian harta milik bersama (al-qismah), pemberian (al-hibah), damai (ash-shuluh), pembebasan hak (al-ibra) dan memenuhi masyarakat berkenaan dengan harta dan memelihara hak setiap individu.
  3. Hukum pidana (al-ahkam al-jina’iyah), yaitu aturan-aturan yang berhubungan perlindungan hak dan kepentingan manusia, baik individu, kelompok, masyarakat dan negara dari tindak kejahatan. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan dan hak-haknya. Dalam pengertian sempit hukum pidana adalah aturan-aturan yang mengatur masalah kejahatan yang dilakukan manusia dengan menggolongkannya kepada jahatan yang sistem pemindahannya dapat dikategorikan kepada : Hudud, qishas diyat dan ta’zir. Hudud berbuat zina (qazaf), meminum khamar dan minuman keras lainnya, pencurian, perampokan, pemberontakan. Qishas-Diyat adalah suatu jenis pidana yang diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan, yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja. Ta’zir adalah suatu jenis pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang tujuannya untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan supaya tidak mengulanginya lagi, umpamanya menggelapkan barang titipan, menipu timbangan alat takaran, memberi keterangan palsu, memakan riba, memaki-maki, menyuap, berjudi, dan memasuki  rumah orang lain tanpa seizinnya.
  4. Hukum acara (ahkam al-murafat) , yaitu yang berhubungan dengan pengadilan, kesaksian, sumpah. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur proses jalannya (persidangan) dalam merealisir keadilan dalam masyarakat.
  5. Hukum ketatanegaraan (al-ahkam ad-dusturiyah), yaitu yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan dasar-dasarnya. Hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dan rakyat, menetapkan hak-hak individu dan masyarakat.
  6. Hukum internasional (al-ahkam ad-dauliyah), yaitu aturan-aturan yang berhubungan dengan pergaulan antara negara-negara Islam dan negara-negara non Islam. Hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar warga negara, seperti  dalam menentukan hukum yang diberlakukan ketika terjadi persoalan antara warga negara yang berbeda, umpamanya perkawinan antara negara, status kewarganegaraan, mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai atau perang dan mengatur hubungan umat islam dengan non-muslim di negara-negara Islam. Sebab itu, ada aturan tentang tentang darul Islam dan darul harbi.
  7. Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah), yaitu yang berhubungan hak orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian dari harta orang kaya, mengatur masalah inpor dan ekspor. Hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk mengatur hubungan keungan (harta  kekayaan) antara kaya dan miskin, antara negara dan warganya.

Wacana ekonomi dan keuangan ini, sejak semula telah didiskusikan oleh para pemikir hukum Islam. Apabila kita melacak kitab-kitab fiqh klasik, ditemukan kajian-kajian tentang ghanimah, fai, jizyah, kharraj, infaq, distribusi harta, kepemilikan harta dan lain-lain. Di antara kitab-kitab dimaksudkan adalah al-Amwal karya Abi ‘Ubaid ibn al-Qasim, al-Kharraj karya Abi Yusuf, al-Kharraj  karya Yahya ibn Adam, al-ahkam as-Sulthaniyah karya Abi Ya’la al-Hanbali. Adanya berbagai macam cabang hukum di atas, menunjukan watak dinamis hukum Islam. Artinya, selain pembagian di atas pada saat sekarang dan masa yang akan datang cabang hukum itu dapat dikembangkan kepada cabang-cabang hukum lain-lain sesuai dengan kamjuan peradaban manusia. Namun, yang perlu dikembangkan adalah hukum yang bermuara dari habl min an-nas, bukan habl min Allah dan arti ibadah murni (Wa Allah A’lam bi ash-Shawab).