Dikirim oleh : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag. | 05/04/2017 WIB

HUKUM ISLAM : PENCIPTA, OBJEK DAN SUBJEK

Oleh: Duski Ibrahim

 

  1. Pencipta Hukum Islam (Al-Hakim)

Para ulama telah sepakat bahwa bahwa hukum itu adalah hukum Allah: In al-hukm illa lillah (al-An’am:57). Dalam kajian ilmu ushul al-fiqh, persoalan pencipta hukum (al-Hakim) merupakan hal yang mendasar. Pertanyaan yang muncul adalah “Siapa pencipta hukum? Apakah hukum dapat diketahui oleh akal? Jumhur ulama berpendapat bahwa Hakim adalah Allah. Dialah yang menentukan baik dan buruk. Akal tidak dapat menentukan sesuatu itu baik atau buruk, halal atau haram. Sedangkan Muktazilah memandang bahwa Hakim itu adalah akal. Akal dapat menentukan baik dan buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan. Pendapat-pendapat semacam ini, tampaknya berlaku pada masa yang disebut masa fathrah, masa kekosongan dari Nabi dan ajarannya. Apa implikasi dari adanya perbedaan pandangan tersebut terutama pada masa setelah kebangkitan Rasul dan masa sekarang.

Setelah kebangkitan Muhammad saw para ulama sepakat bahwa Hakim adalah syari’ah yang diturunkan Allah kepada Rasul. Apa yang dihalalkan-Nya maka  hukumnya halal dan apa yang diharamkan-Nya maka hukumnya haram. Apa yang dihalalkan Allah disebut al-husn dan apa yang diharamkan Allah disebut dengan al-qubh.  Dua istilah ini mempunyai beberapa arti, sebagai berikut: Pertama, al-husn  berarti sesuatu yang disenengi oleh tabi’at manusia, sedangkan al-qubh berarti sebaliknya. Kedua, al-husn berarti sifat yang sempurna, sedangkan al-qubh berarti sifat kekurangan. Ketiga, al-husn berarti sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya akan mendapat pujian di dunia dan mendapat pahala diakhirat, sedangkan al-qubh adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya mendapat celaan di dunia dan mendapat dosa di akhirat.

Pengertian pertama dan kedua disepakati oleh para ulama keberadaannya. Sedangkan pengertian ketiga diperselisihkan. Mu’tazilah memandang al-husn  dan al-qubh dapat dicapai dan al-qubh harus ditentukan oleh syara’ (al-Ghazali, t.t.1:56; al-Amidi, 1:76). Dengan demikian, implikasi dari perbedaan pendapat ketika dalil hukum bersifat zanni atau sesuatu itu tidak ada dalilnya sama sekali, Mu’tazilah cenderung mengedepankan akal, sedang Asy’ariyah cenderung tetap mempertahankan nash.

 

  1. Obyek Hukum Islam (Mahkum Fih)

 

  1. Pengertian

Tindakan atau obyek hukum (al-mahkum fih)  adalah perbuatan subyek hukum yang terkait dengan hukum syara’. Umpamanya, mendirikan sholat, menuliskan utang-piutang, melakukan pembunuhan, berwudhu’ dan lain-lain dari perbuatan mukallaf.

 

  1. Syarat-syarat perbuatan hukum yang dibebankan

Ada beberapa syarat untuk sahnya suatu perbuatan hukum dibebankan kepada mukallaf , yaitu:

Pertama, perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf secara sempurna, sehingga ia dapat melakukannya sesuai dengan tuntutan. Umpamnya perbuatan ibadah shalat, sebelum diketahui ada  penjelasan dari Allah dan rasul, maka shalat tersebut belum dibebankan. Ia baru dibebankan apabila telah ada penjelasan dari asy-Syari’.

Kedua, mukallaf mengetahui dengan baik sumber taklif suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga pelaksanaanya merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap titah Allah. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan bahwa apabila seseorang itu telah dewasa, berakal sempurna, yang dengan akal itu atau melalui informasi orang lain, ia dapat mengetahui hukum syara’, maka seseorang itu telah dianggap mengetahui hukum-hukum, karenanya wajib ia laksanakan. Seseorang itu tidak dibenarkan meninggalkan beban-beban hukum itu dengan alasan belum mengetahui atau belum mendapatkan informasi.

Ketiga,  perbuatan ini memungkinkan untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Akibat dari syarat ketiga ini, maka mayoritas ulama ushul fiqh menyatakan bahwa (1) tidak boleh ada taklif terhadap sesuatu yang mustahil, baik dari segi zatnya maupun dari segi luar zatnya, (2) pada dasarnya tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang di-taklif-kan untuk dan atas nama orang lain (3) tidak sah membebankan perbuatan yang bersifat fithri, yang manusia tidak turut campur di dalamnya dan terhadap perbuatan itu manusia mempunyai hak pilih, (4) tercapainya beban taklif tersebut, seperti syarat iman dalam masalah ibadah dan bersuci untuk shalat.

Masih berkaitan dengan syarat ketiga, persoalan yang muncul adalah: apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yang mengandung masyaqqah?Ulama ushul fiqh melihat bahwa : Pertama, apabila musyaqqah itu  sifatnya mu’taddah (kesulitan itu dapat diatasi oleh manusia tanpa menimbulkan kemudharatan), maka masyaqah semacam itu tidak dihilangkan (dihapus) oleh syara’ dari manusia dan hal ini biasa terjadi. Umpamanya shalat dapat menguras tenaga dan biaya. Kedua, apabila musyaqqah itu sifatnya ghair mu’taddah (kesulitan yang menurut biasanya atau umumnya) tidak mampu diatasi oleh manusia karena dapat menimbulkan kemudharatan), maka masyaqqah semacam ini, dapat dijadikan sebagai penghalang untuk ditetapkannya taklif, karena syari’ah mengandung asas kemudahan, kecuali bagi orang yang mampu mengatasinya.

Mengenai macam-macam mahkum fih, dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

  1. Dari segi keberadaanya secara material dan syara’

Dari segi ini mahkum fih  itu terdiri dari (i) perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’, seperti makan dan minum, (ii) perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara’, seperti perzinaan, pencurian dan pembunuhan. Perbuatan ini menjadi sebab adanya hukum syara’, yaitu hudud dan qishash, (iii) perbuatan yang secara material ada dan baru dinilai dalam syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti shalat dan zakat, (iv) perbuatan yang secara material ada dan diakui syara’, serta mengakibatkan adanya hukum syara’ yang lain, seperti nikah, jual-beli dan sewa–menyewa.

  1. Dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu. Dari segi ini mahkum fih  dibagi kepada empat bentuk, yaitu:

Pertama, hak Allah murni, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan umum. Ini ada delapan macam : (i) ibadah murni seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, (ii) ibadah yang mengandung makna santunan, seperti zakat fitrah, (iii) santunan yang mengandung makna ibadah, seperti zakat hasil bumi (iv) santunan yang mengandung makna hukuman seperti pajak bumi (al-kharaj) yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad, (v) hukuman secara sempurna terhadap berbagai tindak pidana, seperti hukuman berbuat zina, hukuman qadzaf (menuduh orang berbuat zina) dll, (vi) hukuman yang tidak sempurna seperti orang tidak diberi waris atau wasiat, karena membunuh pemilik harta, (vii) hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kaffarah, sumpah palsu, tidak puasa di bulan Ramadhan, membunuh dengan cara tersalah dan kaffarah zihar, (viii) hak yang harus dibayarkan dengan sendirinya, seperti mengeluarkan seperlima harta rampasan perang dan harta rizki atau terpendam (Sya’ban, 1965:256-260)

Kedua, hak hamba murni, yaitu sesuatu yang tujuannya untuk kemaslahatan individu, seperti hak ganti rugi harta yang dirusak, hak pemanfaatan hartanya, hak kepemilikan. Hak-hak ini boleh digugurkan oleh pemiliknya.

Ketiga, Gabungan hak Allah dan hak manusia, tetapi hak Allah lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf (menuduh orang berbuat zina). Dalam hal ini, dari satu sisi termasuk hak Allah yaitu manyangkut kemalsahatan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, dari segi menghilangkan malu dari orang yang dituduh, maka hak itu termasuk hak pribadi. Tetapi menurut ulama ushul al-fiqh, yang dominan adalah hak Allah.

Keempat, gabungan hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih dominan, seperti masalah qishash. Dalam hal ini, dari satu sisi adalah hak Allah, yaitu berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap darah yang tidak halal dibunuh. Tetapi, di sisi lain adalah hak hamba yaitu untuk menjamin kemaslahatan pihak ahli waris yang terbunuh. Namun, karena dalam pelaksanaan qishash itu sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris terbunuh dan mereka berhak untuk  menggugurkan hukuman tersebut, maka hak hamba dianggap lebih dominan.

  1. Subyek Hukum Islam (al-Mahkum ‘Alaih)
  1. Pengertian

Subyek hukum adalah seseorang yang dibebani hukum (mukallaf), yakni seseorang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun larangan-nya. Segala tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Apabila dia telah melakukan perintah maka mendapat pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila  ia melakukan larangan maka ia mendapat dosa dan kewajibannya belum terpenuhi (Sya’ban , 1965:279). Dasar pembeban hukum bagi subyek hukum pada prinsipnya adalah akal dan pengetahuan. Orang yang tidak berakal seperti orang gila dan anak kecil, tidak dapat dibebani suatu hukum, karena dianggap tidak dapat memahami hukum syara’. Dengan cara ilhaq prinsip ini dikembangkan kepada orang tidur, mabuk dan lupa.

  1. Syarat-syarat Pembebanan Hukum (Taklifi)

Pembebebasan hukum terhadap subyek hukum apabila telah memenuhi  dua syarat, yaitu:

Pertama, seseorang itu mampu memahami hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Untuk memahami hukum itu tentu saja melalui media berupa akal, tanpa akal maka tidak ada beban hukum.

Kedua, seseorang itu harus cakap bertindak hukum yang disebut dengan ahliyah. Ahliyah adalah “suatu sifat yang dijadikan ukuran oleh Syari’ pada seseorang untuk menentukan seseorang itu telah pantas (cakap) dikenai tuntutan syara’ atau belum. Ada dua macam ahliyah,  menurut ulama, yaitu: Ahliyah al-ada’ dan Ahliyah al-wujud.

Ahliyah al-ada’  adalah sifat kecakapan bertindak  hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik positif maupun negatif, dengan ukuran aqil, baligh,  dan cerdas. Ini berarti apabila seseorang itu melakukan ibadah seperti shalat,  puasa menunaikan zakat, haji dan lain-lain ibadah, maka perbuatannya itu dianggap sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian umpamanya, maka ia dapat dikenai pidana, dan seterusnya.

Perlu dikemukakan bahwa hubungan manusia dengan ahliyah al-ada’  dalam konteks pelaksanaan hukum Islam dapat dibagi kepada:

Pertama, manusia itu tidak mempunyai sifat ahliyah al-ada’   sama sekali, yaitu anak kecil dan orang gila. Mereka ini belum atau dianggap tidak mempunyai akal, yang karenanya tidak mempunyai kemampuan bertindak hukum. Artinya, apapun tindakannya, baik perkataan maupun perbuatan, tidak menimbulkan akibat hukum. Seandainya mereka ini melakukan tindak pidana, tetapi hanya dikenakan hukuman kebendaan berupa ganti rugi.

Kedua,  manusia itu ahliyah al-ada an-naqishah (kurang sempurna), yaitu anak yang mumayyiz, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik buruknya suatu perbuatan dan bermanfaat atau tidaknya perbuatan itu, tetapi pengetahuannya masih lemah. Ukuran anak semacam ini memang relatif, tetapi sebagai gambaran umum adalah anak usia 7 tahun sampai ia baligh. Adapun mengenai sah-tidaknya tindakan yang mereka lakukan dapat dipedomani kriteria sebagai berikut : (1) apabila tindakannya itu berupa transaksi yang mengandung manfaat seperti menerima hibah dan shadaqah, maka tindakannya itu adalah sah, sekalipun tanpa seizin walinya.(2) apabila tindakannya itu berupa transaksi yang mengandung makna pemindahan hak milik, maka hukumnya tidak sah, sekalipun telah ada izin dari walinya . Sebab itu, jika ia memberikan hibah, wasiat, waqaf, maka tindakan yang dilakukannya itu adalah tidak sah menurut hukum. (3) apabila tindakan yang dilakukannya itu mengandung manfaat dan pemindahan hak milik secara bersamaan, maka keabsahannya tergantung dengan adanya izin wali. Sebagai contoh, apabila seorang anak mumayyiz mengadakan transaksi jual-beli sewa-menyewa, maka jika walinya mengizinkan, maka tindakannya itu tidak sah.

Ketiga,  manusia itu ahliya al-ada’ at-tamm (sempurna) yaitu orang yang telah dewasa dan berakal. Jadi, ahliyah al-ada’ seseorang itu diukur dengan kesempurnaan atau kebelumsempurnaan akal.

Bilakah seseorang itu dianggap usia dewasa (baligh)?

Mengingat usia dewasa atau baligh sangat menentukan untuk diberikan  beban hukum (taklifi)  maka dipandang perlu untuk mengetahui kapan seseorang itu sudah dikatakan dewasa, sehingga disebut mukallaf dan kapan ia belum disebut dewasa. Untuk kepentingan ini,  para ulama telah menawarkan metode dalam penentuan hal tersebut:

Pertama, adalah dengan cara memperhatikan ciri-ciri kedewasaan seseorang. Ciri dimaksud adalah datangnya haidh atau menstruasi bagi  perempuan dan ihtilam, yaitu bermimpi melakukan hubungan seperti suami istri, sehingga mengeluarkan mani atau sperma, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kedua,  dengan cara memperhatikan usia seseorang . Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, seseorang itu dewasa apabila telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Syafi’iyah dan  Hanabilah berpendapat, seseorang itu dewasa jika telah berusia 15 tahun, baik bagi laki-laki atau perempuan. Perbedaan pendapat ini, memang sangat dimungkinkan karena perkembangan fisik seseorang sangat tergantung dengan gegrafis, kemajuan peradaban dan pengaruh makanan. Dalam hal ini, pendapat kedua tampaknya cenderung mengambil sikap ihtiyath  (berhati-hati).

Sedangkan Ahliyah al-wujub  adalah sifat kecakapan seseorang untuk meneriman sesuatu yang memang menjadi haknya, sekalipun belum cakap untuk dibebani semua beban, dengan ukuran sifat kemanusiannya, bukan ukuran usia dan akal  (Khallaf, 1990:135-136). Dengan demikian, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sudah dewasa atau masih anak-anak, sempurna akalnya atau  tidak, baik sehat atau sakit dapat disebut sebagai ahliyatul wujub

Dalam hal ini, perlu dikemukakan bahwa ahliyah al-wujuh  tersebut dapat dibagi kepada dua kategori : Pertama, ahliyah al-wujub at-tamm,  yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna. Kemampuan ini ada semenjak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Atas dasar ini, maka anak kecil atau orang gila tetap dianggap memiliki kemampuan untuk menarik hak dan memikul kewajiban. Ia masih dikenakan kewajiban membayar zakat. Tetapi, karena ia belum dewasa atau akalnya tidak sempurna maka yang melaksanakan kewajibannya tersebut adalah orang tua atau wali. Kedua, ahliyah al-wujub an-naqish, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Disebut kurang sempurna, karena ia hanya pantas menerima hak. Umpamanya janin yang masih dalam kandungan ibunya, sudah mempunyai hak menerima bagian waris dan menerima wasiat, tetapi belum mempunyai kewajiban terhadap orang lain.

  1. Penghalang kemampuan bertindak (al-‘awaridh )

Seperti telah disinggung, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akal adalah ukuran untuk bertindak hukum. Mereka juga sepakat bahwa akal seseorang dapat berubah, berkurang atau hilang sama sekali, disebabkan berbagai faktor dari “langit” maupun faktor dari “ bumi”. Atas dasar ini, para ahli ushul al-fiqh telah membagi penghalang-penghalang kemampuan bertindak kepada dua macam : Pertama, penghalang-penghalang kecakapan yang datang dari Tuhan “langit”, yang disebut al-‘awaridh as-samawiyah. Kedua, penghalang kecakapan yang disebabkan perbuatan manusia, yang disebut  al-‘awaridh al-muktasabah (Sya’ban, 1965:274-278).

Penghalang-penghalang dari “langit” Tuhan (al-‘awaridl as-samwiyah) adalah penghalang kecakapan yang di luar usaha manusia, seperti keadaan belum dewasa, sakit, gila, kurang akal, keadaan tidur, pingsan, lupa, sakit, menstruasi, nifas dan meninggal dunia. Sedangkan penghalang dari “bumi” yakni disebabkan usaha manusia adalah boros, mabuk, bepergian, lalai, main-main, bodoh dan terpaksa.

Berdasarkan potensi atau kekuatan pengaruhnya, penghalang-penghalang (al ‘awaridl) tersebut dapat dibagi kepada tiga macam:

Pertama,  penghalang yang dapat menghilangkan kemampuan bertindak sama sekali, Umpamanya: Gila, tidur, pingsan, dan meninggal dunia. Apabila salah satu empat hal ini dialami oleh seseorang, maka dia dianggap tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak. Mengenai kelayakan menerima hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kenbendaan bagi orang gila dilakukan oleh walinya. Mengenai kelayakan menerima hak dan kewajiban badaniah bagi orang yang sedang tidur atau pingsan dilakukannya setelah ia bangun atau sadar kembali. Sedangkan kelayakan menerima hak dan kewajiban bagi orang meninggal dunia adalah gugur sama sekali, termasuk hak kebendaan terhadap Allah, kecuali kalau ia berwasiat sebelum meninggal dunia. Tetapi, hak kebendaan terhadap sesama manusia yang menjadi tanggungannya, dialihkan kepada harta peninggalannya,

Kedua,  penghalang yang hanya mengurangi kemampuan bertindak bukan menghilangkan sama sekali. Umpamanya kurang akal. Bagi orang yang kurang akal, maka tindakan hukumnya diperkirakan sebagai berikut : apabila tingkat kurang akal itu relatif parah, maka tindakan hukumnya itu dapat dikategorikan tindakan hukum anak-anak yang belum mumayyiz. Tetapi, apabila tingkat kurang akalnya tidak perlu parah, maka tindakan hukum anak yang susah mumayyiz.

Ketiga, penghalang  yang tidak menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak, tetapi hanya mengubah ketentuan hukum. Umpamanya: Boros, lalai, lupa, sakit, menstruasi, nifas, mabuk, bepergian, main-main dan bodoh (Wa Allah A’lam bi ash-Shawab).