Dikirim oleh : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag. | 05/04/2017 WIB

KARAKTERISTIK DAN BAHASA HUKUM ISLAM

 

Oleh: Duski Ibrahim

 

  1. Pendahuluan

Dalam berbagai literatur ilmu ushul al-fiqh, dijelaskan bahwa secara kebahasaan, hukum (al-hukm) itu dapat diartikan dengan “mencegah”, ”memutuskan”, “menetapkan sesuatu atau meniadakannya” (itsbat syai`in bi syai`in aw nafyuhu ‘anhu). Sedangkan secara kemaknaan, hukum (al-hukm) itu dirumuskan sebagai : Khithab Allah  yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai “pengantar” sesuatu yang lain” (asy-Syaukani, t.t:6). Istilah khithab Allah dalam rumusan ini mengandung pengertian titah atau kalam, yang bermuatan tuntutan atau petunjuk dari penentu hukum, yakni Allah dan Rasul-Nya. Pengertian ini diperkuat oleh pandangan al-Amidi dan Abdul Wahhab Khallaf yang tampaknya lebih suka menggunakan kata khitab asy-Syari’ ketimbang khihab Allah dalam perumusan makna hukum, dengan tujuan supaya dipahami bahwa hukum itu bukan hanya ditentukan oleh Allah, tetapi juga yang ditentukan oleh Rasul dan bahkan hukum yang berdasarkan ijma’ ulama (Al-Amidi, 1983.1:90; Khallaf, 1990:101).

Namun demikian, kalaupun rumusan hukum itu tetap disebutkan dengan redaksi khitab Allah, sebenarnya masih dapat dipahami seperti yang dikemukakan al-Amidi dan Khallaf di atas. Sebab, di dalam Kitab Suci Al-Qur`an, yang merupakan kumpulan titah Tuhan, banyak ditemukan pernyataan-pernyataan yang mengandung perintah mengikuti Rasul melalui Sunnahnya, bahkan perintah untuk mengikuti ijma’, qiyas dan pendapat ahli, menurut sebagian ulama.  Oleh karena itu, hukum yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah itu memiliki karakteristik dan gaya bahasa yang berbeda dari hukum-hukum ciptaan manusia, seperti Hukum Barat. Bagaimana karakteristik dan gaya bahasa hukum Islam sepanjang yang dirumuskan oleh para ulama? Inilah yang akan didiskusikan dalam tulisan yang singkat ini.

  1. Karakteristik hukum Islam 

Istilah karakteristik hukum Islam di sini dimaksudkan adalah ciri-ciri khas yang dimiliki atau disematkan pada hukum Islam, yang membedakannya dari ciri-ciri yang dimiliki oleh hukum-hukum lain. Ada beberapa ciri yang dapat dikemukakan, antara lain, adalah:

Hukum Islam : Rabbaniyah. Pembuat atau Pencipta hukum itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukanlah manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Allah sebagai as-Syari’ yang Sangat Mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang mengandung mudharat bagi manusia. Untuk itu, maka hukum Islam tidak memisahkan persoalan dunia dan persoalan akhirat. Karena itu, umat Islam hendaknya selalu berusaha untuk menggali hukum Islam itu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan ungkapan lain, manusia hendaklah menggali hukum Islam itu dari sumber-sumbernya yang mu’tabar, yaitu Al-Qur`an, Sunnah, ijma’ dan maqashid asy-syari’ah.

Hukum Islam   : Lengkap.  Ia mencakup segala aspek kehidupan, baik menyangkut habl min Allah yang terimplementasikan dalam berbagai macam ibadah, habl min an-nas, yang terimplementasikan dalam konsep mu’amalah dalam arti luas seperti persoalan ekonomi, sosial, politik, kebudayaann dan peradaban, ketertiban masyarakat, maupun berkenaan dengan lingkungan.

Hukum  Islam: Seimbang. Dikatakan seimbang karena hukum Islam menempuh jalan tengah dalam masalah kepentingan spiritual dan material atau kepentingan duniawi dan ukhrawi (Q.S. al-Qashshash:77) . Hadits Nabi riwayat Ibn ‘Asakir :  اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا ”Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.

Hukum Isllam : Dinamis.  Dinamis atau flexibel berarti hukum Islam itu sesuai dengan perkembangan dan mengayomi berbagai kebutuhan manusia yang bergerak maju. Kebanyakan hukum Islam itu hanya dijelaskan secara garis besar (al-khuthuth al-‘aridhah) sehingga diperlukan sentuhan pemikiran mujtahid dan ahli hukum Islam supaya ia dapat memperlihatkan wataknya yang mampu berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa fatwa hukum dapat berubah dengan berubahnya masa, tempat, kondisi masayarakat, kehendak dan tradisi  masyarakat. Ini sejalan dengan ungkapan bahwa hukum Islam itu pantas untuk setiap masa dan tempat (shalih likulli zaman wa makan).

Hukum Islam: Universal.  Ia menyentuh semua manusia di dunia dalam lapisan masyarakat apapun (Q.S al-Anbiya`:107). Mencermati ayat ini, maka kita memahami bahwa hukum Islam itu dapat diterapkan dalam semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kondisi masyarakat itu dan watak dinamis hukum Islam tersebut.

Hukum Islam : Kemanusian (al-insaniyah). Dikatakan kemanusiaan, karena orientasi hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia bersama-sama. Karena itu, ia mengajarkan adanya kewajiban saling menolong, ajaran zakat, shadaqah, ini semua adalah menunjukan ciri kemanusiaan dari hukum Islam. (Q.S al-Ma’idah:2).

Hukum Islam: Akhlak. Akhlak adalah jiwa dari hukum Islam. Inilah salah satu yang utama membedakannya dari hukum lain, buatan manusia. Rasul sebagai pembawa hukum Islam, pada prinsipnya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejauh itu, al-Qur’an sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan penjelamaan (embodiment) atau miniatur dari ajaran-ajaran akhlak Islami. (Q.S. al-Qalam:4). Dengan demikian, hukum Islam ini tidak dapat dipisahkan dari  akhlak?

  1. Bahasa dan Gaya Bahasa Hukum

Al-Qur’an diwahyukan  dalam  bahasa Arab, demikian juga as-Sunnah. Apakah dalam  Al-Qur’an ada bahasa selain bahasa Arab? Pertanyaan semacam ini, menurut asy-Syatibi, sekalipun sering dikemukakan oleh kebanyakan ahli hukum Islam, merupakan pertanyaan yang tidak signifikan. Sebab penekanan ungkapan bahwa al-Qur’an diwahyukan dalam bahasa Arab adalah bahwa bahasa-bahasa al-Qur’an itu telah ma’hud (dikenal) kalangan orang ‘Arab. Jadi, kata-kata tertentu yang yang sering dianggap bukan berasal dari bahasa Arab, telah digunakan dan difahami oleh bangsa Arab. Umpamanya, bangsa Arab menggunakan kata  umum (‘amm) yang dimaksud adalah umum menurut zahirnya itu, tetapi terkadang lafaz umum (‘amm)yang dimaksud adalah khash atau sebaliknya, dan terkadang menggunakan lafaz zahir tetapi yang dimaksud bukan zahir. Bahasa semacam ini juga digunakan dalam Al-Qur’an. Imam Syafi’i mempunyai pandangan yang berbeda, menurutnya jelas bahwa bahasa dalam Al-Qur`an itu semuanya adalah bahasa Arab, tetapi ketidakmampuan manusia saja untuk mengidentifikasinya, mengingat bahasa Arab itu tersebar luas di berbagai wilayah dan pelosok-pelosok perkampungan badui.

Terlepas dari itu, sehubungan dengan bahasa hukum ini, ditemukan berbagai macam bentuk dilalah seperti yang banyak dikemukakan dalam kitab-kitab ushul al-fiqh. Menurut imam asy-Syatibi, petunjuk bahasa hukum tersebut, ada yang sifatnya ad-dilalah al-ashliyah dan ad-dilalah at-tabi’yah. Klasifikasi ini, secara implisit memberi kemungkinan kepada seseorang yang tidak memahami bahasa arab untuk memahami syari’at atau hukum Islam. Khalid Mas’ud (1996:261) dengan bahasa yang sederhana telah mengelaborasi pemikiran asy-Syatibi mengenai hal ini. Bahasa Arab, sepanjang terdiri dari kata-kata untuk mengungkapkan makna, mempunyai dua aspek. Pertama,  aspek mutlak dari kata-kata dan ungkapan-ungkapannya yang menunjukan arti yang mutlak. Denotasi ini adalah ad-dilalah al-ashliyah (denotasi esensial). Kedua, aspek terbatas di mana kata-kata dan ungkapan-ungkapan menunjukan makna aubsider. Denotasi ini adalah ad-dillah at-tab’iyah  (denotasi subordinat).

Aspek yang pertama merupakan aspek umum yang terdapat dalam semua bahasa dan merupakan tujuan tertinggi dari sipembicara. Sedangkan aspek kedua, menyangkut bahasa-bahasa tertentu, dalam hal ini khusus bahasa Arab. Asy-Syatibi mencontohkan kalimat qama zaidun akan bervariasi sesuai dengan penekanan subyek, predikat, kondisi, konteks dan ragam gaya. Kalimat tersebut  dapat diubah menjadi : Zaidun qama, Inna zaidan qama, Wallahi, Zaidun qama, qad qama zaidun, Innama qama zaidun  dan lain-lain. Variasi ini walaupun mengubah makna dan penekanan dalam suatu pertanyaan, namun kalimat tersebut bukanlah maksud semula (al-maqshud al-ashli) si pembicara, melainkan merupakan hal yang bersifat pelengkap dan pembagus terhadap makna dasarnya (Mas’ud , 1996:261-262).

Mengenai gaya bahasa (uslub) hukum Islam, uraian menarik pernah dikemukakan oleh Muhammad Al-Madani dalam bukunya Mawathin al-ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyah (t.t.:16-27) Dalam analisisnya ia membedakan gaya bahasa hukum dengan gaya bahasa di bidang akidah. Kalau dalam bidang akidah, gaya bahasa asy-Syari’ adalah ikhbar,  Tuhan sebagai Mukhbir (Pemberi berita). Umpamanya Tuhan mengatakan: “Sesungguhnya Allah itu maha Esa”. Dalam bidang hukum juga dibedakan antara hukum ‘ibadah dan hukum mu’amalah. Dalam bidang ibadah gaya bahasanya adalah insya’-ibtikar (penciptaan dan penuntutan), asy-Syari’ merupakan Munsyi`-mubtakir (menciptakan dan menuntut). Konsep ini dapat dielaborasikan sebagai berikut, yaitu bahwa asy-Syari’ menentukan ibadah-ibadah dengan cara-cara tertentu, umpamanya berdiri, duduk dan bacaan tertentu dalam shalat. Menentukan shalat shubuh dua rakaat,  magrib tiga rakaat, zhuhur, ashar dan isya’ masing-masing empat rakaat. Mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadhan dan memberitahu cara berpuasa.

Sedangkan dalam bidang mu’amalah (hubungan kemasyarakatan, gaya bahasa asy-Syari’ adalah an-naqd at-tahzib (pengkoreksian dan pembersihan), asy-syari’ berfungsi sebagai an-naqid al-muhazzib (korektor yang membersihkan penyimpangan). Asy-Syari’ melalui ajaran-ajaran- Nya memberikan nilai-nilai positif terhadap persoalan mu’amalah. Dalam hal ini, asy-Syari’ atau syariat itu sendiri tidaklah menggariskan mu’amalah tertentu seperti : Saya mengatur sistem perdagangan begini dan begitu atau kongsi  harus dua orang atau tiga orang saja dan modalnya sekian dan seterusnya. Tegasnya, Tuhan hanya sebagai korektor yang konstruktif dalam bidang mu’amalah.

Pemahaman ini didasarkan kepada kenyataan bahwa Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah menemukan masyarakatnya melakukan berbagai macam mu’amalah seperti musaqah, menjual buah-buahan sebelum matang, jual-beli mula masa, munabazah dan lain sebagainya. Dia menemukan berbagai  bentuk mu’amalah yang dapat diterima, seperti jual-beli yang terorganisir atau bentuk-bentuk perseroan dan lain-lain. Dalam hal-hal semacam ini tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang (mahzur) dan tidak merusak tatanan masyarakat.

Di samping itu Nabi juga menemukan jenis mu’amalah lain, yang masih perlu diluruskan dan dikoreksi (taqwim wa at-tahzib), umpamanya praktek pinjam-meminjam masyarakat Madinah. Hadis Nabi melukiskan bahwa Rasulullah datang ke Madinah, lalu menemukan mereka mempraktekan pinjam-meminjam (utang-piutang) kurma untuk masa setahun atau dua tahun yang aplikasinya sebagai berikut:   Salah seorang berkata kepada rekanannya “juallah kurma ini untuk kuambil tahun depan atau dua tahun lagi”. Rasulullah menilai bahwa praktek semacam ini tidak valid (laisa mundhabith), karena pohon kurma itu mungkin tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sebagian saja pada tahun yang dijanjikan. Akibatnya, ia tidak mampu membayarnya, sehingga tertunda sampai tahun berikutnya. Dari sini muncullah kemudharatan. Sebab itu, Rasul bersabda, yang artinya:”Barangsiapa yang meminjam sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran dan masa yang pasti”. Persoalannya bukan pada pohon tertentu, tetapi berkaitan dengan takaran dan masanya. Ini adalah salah satu bentuk ishlah (perbaikan) dan tahzib (koreksian) terhadap salah satu bentuk mu’amalah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Madani,t.t.:21-22)

Nabi juga telah menemukan masyarakat Madinah mempraktekan jual-beli yang disebut bai’ al-mulamasah, yaitu seseorang memegang sepotong pakaian dari tumpukannaya  ditempat yang gelap, lalu ia berkata “Juallah pakaian yang saya pegang ini dengan sharga sekian”. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian tersebut mengandung kemungkinan jelek atau baik, ini artinya mengandung unsur penipuan   yang terselubung. Konsekuensinya dapat mengakibatkan kebencian, perselisihan dan permusuhan dalam masyarakat , serta muncullah sifat dendam terutama dari pihak yang terzalimi. Sebab itu, rasul dengan tegas melarang jual-beli dalam bentuk  bai al-mulamasah dan bai mulabazah (spekulasi) semacam ini (Al-Madani,t.t.:22).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedatangan Rasul bukanlah untuk mengubah atau menghancurkan semua bentuk mu’amalah atau menciptakan bentuknya. Tetapi, untuk menerapkan norma-norma atau akhlak dan sifat-sifat keutamaan kepada masyarakat  dalam jual-beli dan ber-mu’amalah secara umum. Manakala dalam mu’amalah itu  terdapat unsur kemudharatan atau mengandung unsur spekulasi, maka  dikoreksi dengan memberinya nilai-nilai islami. Sikap pemberian nilai islami terhadap mu’amalah ini tercermin dalam firman Allah (Q.S. al-Hajj:78), yang artinya: “....Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan...”. Namun tindakan apapun harus tetap berada dalam koridor dan batas-batas norma dan akhlak. Asy-Syari’ tidak statis dalam membuat norma atau kaidah dan tidak ketat dalam penerapan mu’amalah ini. Asy-Syari’, dalam hal ini, mengakumulasikan unsur kasih sayang dan unsur kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan ini, Ibn Umar meriwayatkan bahwa Nabi pernah melakukan mu’amalah dengan penduduk Khaibar. Dia menyerahkan tanah dan pohon-pohon kurma untuk dikelola oleh mereka dengan modal dari mereka sendiri. Atas dasar transaksi ini, Nabi mengambil sebagian hasilnya. Tindakan Nabi semacam ini direspon oleh para ahli hukum Islam secara berbeda. Abu Hanifah berpendapat bahwa mu’amalah seperti itu sebenarnya tidak boleh hukumnya, karena dilakukan atas dasar dan landasan yang terlarang (ushul mamnu’ah) yaitu menjual barang yang belum atau tidak ada, sama halnya dengan menjual janin binatang dalam kandungan, sebab kita tidak mempunyai pengetahuan tentang apakah Allah akan menjadikannya atau tidak, karena itu ia dilarang. Dia juga berpendapat bahwa menjual tanah dengan sebagian hasil tanah itu sendiri atau hasil tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya, hukumnya tidak boleh. Sedangkan mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa musaqah ini bertenbtangan dengan kaidah hukum seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Tetapi, hadits tentang praktek mu’amalah Nabi dan riwayat Ibnu Umar di atas menunjukan suatu pengecualian (rukhshah). Selama ia merupakan pengecualian maka bukanlah menjadi persoalan bagi kita, artinya boleh kita lakukan. Asy-Syari’ telah menetapkan pengecualian dan memberikan kasih sayang. Dengan demikian, walaupun mu’amalah tersebut bertentangan dengan kaidah umum, tetapi asy-Syari’ memberikan keringanan-keringanan (rukhshah) karena itu, mayoritas ahli hukum Islam membolehkan ber-mu’amalah dengan cara tersebut, atas dasar rukhshah (al-Madani, t.t.:24-25)

Persoalan yang muncul, apakah rukhshah itu hanya berlaku pada masalah yang disebutkan nash atau dapat diperluas pada masalah yang sejenis? Dalam hal ini sikap yang diambil oleh para ahli hukum bervariasi. Mayoritas mereka memandang bahwa apabila ditemukan dasar hukum yang melarang, kemudian ditemukan juga hadits yang mengecualikan, maka pengecualiannya itu hanyalah pada masalah yang disebutkan saja, tidak boleh diperluas dan ditambah dari penejlasan yang ada. Sebab itu, mereka mengemukakan kaidah fiqh: Seseungguhnya rukhsah itu berlaku (terbatas) pada keterangan yang ada. Artinya, kita tidak dibenarkan memperluas wilayah keringanan (rukhsah). Ringkasnya, penegcualian itu tidak dapat berlakukan secara umum untuk semua masalah.

Berbeda dari pendapat di atas, Imam Malik memandang, wilayah rukhsah dapat diperluas dari apa yang disebutkan dalam nash umpamanya, kalau Nabi pernah mempraktikan musaqah pada kurma, maka muyaqah pada pohon-pohon yang berakar kuat lainnya juga dapat dibenarkan, seperti pohon zaitun, delima, dan lain-lain. Dengan demikian musaqah juga dapat dilakukan pada pohon duku, rambutan, durian, kelapa dan lain-lain, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu dapat dilakukan pada mentimun, semangka, melon, anggur dan sebagainya. Ini adalah suatu tawasu’’ (perluasan makna rukhshah). Dengan demikian, musyaqah dapat dilakukan pada semua jenis tanaman yang potensial bagi kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, Malik menggunakan metode qiyas dalam arti generik sebagai landasannya. Menurutnya, tindakan Nabi di atas adalah rukhshah yang mempunyai sebab, dan sebab itu dapat diberlakukan pada selain kurma. Tujuan dibolehkannya adalah untuk keringanan. Alasannya bahwa Rasul tidak melakukan cocok tanam dan tidak mengerjakannya sendiri, melainkan  dia menyerahkan kepada para ahli pertanian untuk mengelolahnya untuk mereka memanfaatkan, dan dia mengambil sebagiannya dari mereka, dengan cara bagi hasil (mudharabah). Oleh karena itu, malik berpendapat bahwa musaqah berlaku pada setiap tanah pertanian, baik yang ditanami pohon-pohon yang berakar kuat maupun tidak. Dengan demikian, Imam Malik melakukan qiyas dalam hukum rukhshah (yakni kebolehan musaqah pada setiap pohon dan melakukan metode tawasu’ (perluasan makna) dalam kebolehan musaqah terhadap tanah. Pemahaman semacam ini juga telah dikemukakan oleh asy Syatibi dalam kitabnya, al-muwafaqat fi ushul asy-syari’ah, yang intinya adalah bahwa rukhshah-rukhshah itu, sekalipun menurut zahirnya hanya berlalu untuk persoalan tertentu namun dapat juga berlaku untuk umum, karena ia kembali kepada kaidah kemudahan dan menghilangkan kesempitan (at-taysir wa raf’ al-haraj). Dengan ungkapan lain sekalipun dari satu segi sifatnya khusus, tetapi ia sekaligus termasuk di bawah kaidah umum. Pengertian umum inilah yang dapat diberlakukan dari satu tempat ke tempat lain (al-Madani, t.t. 25-27). (Wa Allah A’lam bi ash-Shawab).